JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat bertindak pro aktif mengungkap dan mengusut tuntas mafia pupuk di Kementerian Pertanian. Sebab, selain ada banyak aduan masyarakat, jelas juga terlihat ada indikasi perbuatan mafia dalam pengadaan pupuk di kementerian tersebut.
Akibat dari perbuatan mafia-mafia tersebut terjadi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Dalam kaitan ini, anggota Fraksi PKB, Mirati Dewaningsih Tuasikal, menyatakan rencana KPK mengusut dugaan penyelewengan pada proyek pengadaan pupuk senilai Rp81 miliar di Kementerian Pertanian, patut diapresiasi.
"Jika nanti dugaan penyelewengan pupuk itu terungkap, maka mafia pupuk yang selama ini merajalela dapat terbongkar," jelas Mirati di Jakarta, Sabtu (4/8/2012).
Menurut anggota Komisi IV DPR ini, KPK memang sudah seharusnya mengusut dugaan permainan dalam proses lelang pengadaan dekomposer cair dan pupuk hayati cair di Kementan. Terlebih lagi, selama ini mafia pupuk memang nyaris tak tersentuh hukum.
“Saya kira dengan upaya yang serius dari KPK misalnya, mafia pupuk yang selama ini seperti sudah menjadi rahasia umum namun seakan tidak disentuh akan bisa diungkap dan itu tentu bisa mengakhiri agar pupuk tidak menjadi lumbung uang para mafia", urai Mirati
Dalam kenyataannya, petani kerap kesulitan mendapatkan pupuk. Sangat ironis jika ternyata proses pengadaannya diselewengkan. Petani, katanya lagi, seharusnya mendapat pupuk bersubdisi dengan
mudah, murah dan tepat waktu. "Namun, faktanya kerap kali harganya lebih tinggi dari sebenarnya dan seringkali diduga ada penyelewengan,” terkanya.
Selanjutnya, Mirati menegaskan bahwa publik menaruh harapan kepada KPK agar bisa membongkar dugaan penyelewengan pengadaan pupuk di Kementan. “Yang terpenting adalah, petani bisa mendapatkan pupuk dengan murah, mudah, tepat waktu dan bermutu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, menduga ada politikus DPR yang bermain kotor dalam proses tender pupuk Kementrian Pertanian. PT DMP pernah digunakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, untuk menggarap proyek laboratorium elektronika Universitas Sriwijaya Palembang.
Fitra menyoroti adanya ketidakwajaran harga yang ditawarkan PT DMP. Untuk tahun lalu harga pupuk organik cair untuk program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang pengadaannya melalui Public Service Obligation (PSO) oleh tiga BUMN, dipatok sekitar Rp 60 ribu per liter. Namun PT DMP yang memenangi tender tahun ini justru mengajukan penawaran Rp31 ribu per liter.
"Kok bisa lebih murah, bahkan hampir setengah harga dari tahun sebelumnya. Apakah tahun 2011 telah terjadi mega mark up besar-besaran di Kementan, ataukah tahun ini justru pupuk dari PT DMP yang tidak sesuai dengan spesifikasi?” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
(put)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar